Rakornas BAZNAS RI 2026 Perkuat Konsolidasi Zakat Yang Produktif Dan Berdampak Bagi Kesejahteraan Umat

JAKARTA — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI Tahun 2026 yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan menyatukan arah kebijakan pengelolaan zakat nasional. Mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”, kegiatan ini mempertemukan jajaran pimpinan BAZNAS RI, BAZNAS provinsi, serta BAZNAS kabupaten/kota untuk membahas strategi pengembangan zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berbagai arahan kementerian, pemaparan pimpinan BAZNAS RI, serta pembahasan komisi menyoroti sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kepercayaan publik, optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat, hingga transformasi digital dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta dunia usaha.

Dalam pembahasan bidang penghimpunan, disampaikan target penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) nasional tahun 2027 sebesar Rp70 triliun. Pencapaian target tersebut memerlukan penguatan profesionalisme amil, perluasan jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemetaan potensi muzaki, serta peningkatan kualitas pelayanan untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menetapkan target penyaluran ZIS-DSKL tahun 2027 sebesar Rp48,44 triliun, dengan target kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan sebanyak 601.913 jiwa. Pembahasan turut menekankan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran, berbasis asesmen kebutuhan, serta pengembangan program pemberdayaan yang disertai pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan evaluasi berkelanjutan.

Rakornas juga menyoroti penguatan tata kelola, pengawasan, keamanan informasi, serta pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan dinilai penting untuk memperluas jangkauan program serta meningkatkan dampak pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pesan penting dalam Rakornas ini adalah bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan. Lebih dari itu, zakat harus mampu menghadirkan perubahan nyata melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi keluarga, dan kemandirian mustahik.

Melalui konsolidasi ini, seluruh jajaran BAZNAS diharapkan dapat menerjemahkan hasil pembahasan menjadi program kerja yang konkret sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan tata kelola yang profesional, kolaborasi yang kuat, serta program yang berkelanjutan, zakat diharapkan semakin berperan sebagai instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan menuju kesejahteraan umat.